Seraya.id, Palu – Ratusan siswa SMKN 2 Kota Palu melakukan aksi unik dan tak lazim atas nasib pendidikannya.
Mereka berdemo langsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Senin, 27 Mei 2024, menuntut pencabutan aturan penetapan biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL).
Unjuk rasa pelajar tersebut lantaran uang PKL yang sebelumnya berjumlah Rp500 ribuan, kini tembus hingga Rp1 juta.
Kenaikan ongkos itu pun turut memicu protes langsung dari orang tua murid karena dinilai memberatkan.
Menanggapi kejadian itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sulteng Yudiawati Vidiana bilang, beberapa faktor naiknya biaya PKL di antaranya ada tambahan biaya seragam, asuransi, serta monitoring.
“Kenapa tahun ini [biayanya] naik? Yang pertama pada tahun sebelumnya tidak ada biaya untuk seragam, dan ini juga permintaan [pelaku] dunia usaha dan dunia kerja bahwa ketika kita masuk di satuan kerja tentu ada identitas yaitu almamater,” ucap Yudiawati kepada wartawan Seraya.id disela demo tersebut.
Sebab kedua, ucap dia menyangkut asuransi, mengacu pengalaman pihaknya, ada siswa PKL yang sakit hingga meninggal dunia tidak mendapatkan jaminan asuransi.
“Maka asuransi dibebankan kepada siswa yang selama ini tidak ada asuransi,” katanya.
Kemudian lanjut Yudiawati, faktor ketiga bersumber dari masukan dunia usaha, bahwa giat PKL perlu diadakan monitoring secara intensif. Langkah itu diadakan karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para peserta didik ketika menjalani PKL.
Yudiawati pun menegaskan pihaknya telah berupaya bermediasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Komisi IV DPRD Sulteng yang membidangi pendidikan.
Mediasi yang dirangkai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada anggota Komisi IV dipimpin oleh Ketua Komisi IV Ir. Alimuddin Paada, pada hari sama saat demonstrasi itu, guna mencari jalan terbaik atas biaya seragam PKL yang dibebankan kepada siswa. (rn)
