Seraya.id, Palu – Berbagai persoalan dunia Provinsi Sulawesi Tengah masih cukup kental terjadi.


Hasil agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III dan IV DRPD yang mengundang ragam lintas instansi terkait pendidikan pada Rabu, 23 Mei 2023, menimbulkan banyak catatan penting.


Seperti yang diungkapkan , saat turut menghadiri rapat tersebut, mengungkapkan Sulteng harus punya cetak biru khusus sebagai instrumen pembenahan mutu pendidikan.


“Blue print yang saya sarankan seperti di Pemerintahan Kabupaten Sigi, saya membuat peta pendidikan yang cukup lama hampir 3 tahun baru tuntas. Kami menyusun semua berbagai persoalan dan data-data,” ujar Irwan di hadapan puluhan peserta RDP, yang dipimpin Ketua Komisi IV, Dr. Alimuddin Paada.


Semisal, Irwan menyebut cetak biru itu merincikan jumlah guru, jumlah siswa, jumlah sarana prasarana di seluruh Kabupaten Sigi.


“Melalui blue print ini tentu bisa kuat melibatkan instansi-instasi terkait seperti Alkhairaat, Unimuh, Untad, STIA, dan lain-lain,” imbuhnya.


Mantan Kadis Pendidikan Donggala ini pun mengungkapkan, masalah lainnya yang memengaruhi mutu pendidikan di Sulteng akibat sentuhan-sentuhan politik. Seperti seseorang pejabat di Dinas Pendidikan yang miliki kompetensi sesuai, dicopot dari jabatannya.


“Ini problem yang mendasar juga. Ketika si A (pejabat) naik jabatan padahal dia cocok menjabat dinas terkait, karena persoalan politik berakhir dicopot (oleh kepala daerah),” lugasnya.


Sehingga melalui cetak biru yang penting dibuat agar menemukan ragam hambatan. Patut juga seluruh lembaga terkait kompak meningkatkan mutu pendidikan Sulteng, yang kini terbilang masuk peringkat terbawah. (sf)