Seraya.id, Palu – Wali Kota Palu diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, S.Sos.,MM menghadiri Sosialisasi Refleksi Enam Tahun Bencana Likuefaksi Palu-Sigi-Donggala, pada Kamis, 19 September 2024.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Palu ini bertemakan “Tangguh Terhadap Bencana Likuefaksi” yang diselenggarakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM RI.
Sementara dari pihak Pemprov Sulteng, Asisten II Rudy Dewanto mewakili sekaligus membacakan sambutan Gubernur Sulteng yang turut disaksikan langsung Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Ir. Muhammad Wafid, A.N.,M.Sc, dan lainnya.
Rudy yang membacakan sambutan tertulis gubernur, berkata, bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan magnitudo sebesar 7.4 SR di Padagimo (Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong) memicu tsunami dan likuefaksi yang mengubur ribuan rumah serta mengakibatkan ribuan korban jiwa.
Satuan tugas penanggulangan bencana di Sulteng mencatat, sejumlah 4.845 orang meninggal dunia, 172.999 pengungsi, dan 110.214 rumah rusak dampak peristiwa dahsyat bencana itu.Sesuai amanat Inpres (Instruksi Presiden) No. 10 tahun 2018 tanggal 28 November 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Sulteng serta wilayah terdampak lainnya, dalam dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) sesuai Pergub No. 10 tahun 2019, jumlah kerugian materi kerusakan imbas bencana 3 bencana itu tercatat senilai Rp24.157.128.876.846,- (24 miliar rupiah lebih) dan total kebutuhan sebesar Rp36.392.314.917.293,- (36 miliar rupiah lebih) dengan menargetkan penuntasan pada 31 Desember tahun 2020.
Namun hingga tenggat waktu yang ditetapkan itu, belum dapat dituntaskan karena alasan keterbatasan keuangan.
Rudy menguraikan, daerah yang tidak memadai, maka dikeluarkan Inpres No. 8 tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah serta peraturan turunannya yaitu Pergub no. 4 tahun 2022 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2022-2024 yang akan menuntaskan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebesar Rp3,3 triliun terhadap lima sektor.
Berdasarkan data monitoring penanganan pascabencana 28 September 2018, terutama sektor perumahan per tanggal 12 Juni 2024, data validasi penanganan melalui dana stimulan berjumlah 67.857 unit rusak ringan, terealisasi sejumlah 67.716 unit, rusak sedang tervalidasi sejumlah 23.288 unit, terealisasi sejumlah 23.200 unit, rusak berat tervalidasi sejumlah 15.397 unit, terealisasi sebanyak 15.292 unit.
Selain itu, Warga Terdampak Bencana (WTB) gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang tervalidasi dalam perolehan Huntap (hunian tetap) sejumlah 9.307 KK, hingga tahun 2024 telah terealisasi sejumlah 8.525 KK.
Rudy juga menyebut, progres penanganan rehab rekon hingga tahun 2024 sebesar 91,60%. Sementara sisa progres 8,4% direncanakan penanganannya pada tahun anggaran 2025.
Dia menambahkan, gempa yang memicu fenomena likuefaksi skala besar, menggulung ribuan rumah dengan luas ratusan hektare.
“Likuefaksi bisa terjadi pada tanah yang jenuh air (saturated), seluruh pori antar butir tanah terisi air dan membentuk apa yang seringkali dikenal sebagai tekanan air pori.
Kejadian bencana ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan siaga, serta menyiapkan diri sebaik-baiknya,” ucap Rudy.
“Saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada badan Geologi Kementerian ESDM, dengan harapan semoga literasi dan mitigasi kita dalam menghadapi bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Palu Irmayanti Pettalolo menanggapi, masyarakat umum serta khususnya masyarakat Palu mesti menyiapkan diri menghadapi amukan bencana yang tidak bisa diketahui pasti kedatangannya.
“Kesiapsiagaan dan kewaspadaan masing-masing diri kita sangat penting diterapkan, tanpa terkecuali. Karena salah satu dari sekian banyak dampak baik sikap itu adalah mengurangi berbagai kerugian yang akan timbul bila waktu bencana itu tiba,” tutur Irma.
Irma pun menyebut, peristiwa bencana 28 September 2018 merupakan pengalaman berharga bagi semua pihak untuk lebih mewaspadai diri terhadap wilayah yang sangat rentan risiko bencana.
“Oleh karenanya pada kesempatan ini kiranya kita dapat bersama sama Badan Geologi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk mengikuti informasi terhadap kawasan rentan likuefaksi, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini,” tandasnya. (sf)
