Seraya.id, Palu – Rombongan tim kajian BNPB RI mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Palu pada Senin, 10 Juli 2023.
Rombongan itu diterima langsung Kepala Dinas PU Palu, Singgih Budi Prasetyo didampingi Sekretaris PU Palu, Ismayadin Parigade serta Kepala Bidang Bina Marga, M. Aris di ruang kerja Kadis PU Palu.
Tujuan lembaga negara pusat itu salah satunya menyerap informasi berdasar pengalaman lintas pejabat Pemkot Palu sejak awal dan pascaterjadi gempa, tsunami, dan likuefaksi pada 28 September 2018 silam hingga masa tanggap darurat dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR).
Dalam diskusi selama 2 jam itu, Singgih mengurai ragam daya upaya yang dilakukan Pemkot Palu selama menjalani peristiwa dahsyat tersebut.
Singgih yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu, menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi Pemda Kota Palu kala itu.
Mulai dari tidak maksimalnya Early Warning System (EWS), kesemrawutan sistem pendataan penyintas bencana, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga permasalahan teknis tahap RR terkait pembebasan lahan dan persyaratan penerima manfaat bantuan kebencanaan.
“Kemudian upaya dalam menerapkan sistem peringatan dini bencana berbasis kearifan lokal dan penetapan zona rawan bencana. Termasuk upaya dan kendala teknis menerapkan sistem ketahanan bangunan perumahan terhadap potensi gempa, tsunami dan likuefaksi,” ungkap Singgih.
Dia menekankan khusus perihal pendataan, ketika terjadi bencana, data merupakan basis informasi yang sangat urgensi dalam hal penanganan dampak bencana. “Karenanya saya akui soal-soal pendataan ini menjadi isu strategis dalam hal kajian peningkatan kewaspadaan kebencanaan BNPB RI,” pungkasnya.
Pendataan itu pun dibilang Singgih, meski sensitif sebab mudah keliru walaupun dari celah terkecil, tetapi bila jeli serta teliti akan menghasilkan progres dan hasil yang optimal. (sf)
