Seraya.id, Palu – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) menghelat giat pelatihan Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat kepada desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 5 September 2023 di salah satu hotel di Kota Palu.
Giat itu sebagai bentuk mendukung penguatan kapasitas kelembagaan di daerah, melalui Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Resilience Initiative Project/IDRIP), salah satu sayap di tubuh BNPB.
Program utama giat itu mendidik penduduk desa/kelurahan menjadi Fasilitator tangguh bencana alam, khususnya menghadapi potensi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Sementara BNPB bersama BPBD Sulteng sebelumnya melakukan rekrutmen Fasilitator sebagai rangkaian program, yang berhasil menggaet sejumlah 42 orang asal Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Kemudian panitia merangkai pembekalan atau pelatihan kepada Fasilitator Desa/Kelurahan terpilih untuk memperkuat pemahaman tentang kebencanaan dan teknik fasilitasi kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Akris Fattah Yunus, kepada Seraya.id bertutur, tugas utama seorang Fasilitator adalah sebagai pendamping yang mendorong desa intervensi menjadi tangguh terhadap dampak bencana.
“Jadi komiu nanti dilatih oleh Fasilitator yang lebih dulu jadi langsung dari BNPB RI, (tentang) apa tugasnya ketika ke desa atau kelurahan itu melakukan tahapan apa agar betul-betul (jadi) desa tangguh,” ucap Akris.
Penyusunan kerangka kerja desa tangguh bencana itu menurut Akris harus memegang dokumen risiko bencana.
Sementara dokumen acuan itu disebut Akris tak maksimal dilakukan bila tidak dibarengi suatu kebijakan Pemda setempat.
“Kebijakannya apa? Yakni buat dalam bentuk regulasi. (Contoh) kalau desa buat Perdes, nah kalau sudah Perdes itu semua sudah merasa meliki dokumen itu,” ucapnya.
Giat tersebut turut dihelat di Wilayah 3 BNPB RI yang dilaksanakan di 4 provinsi, yakni Sulteng dan Sulut sejak 4-12 September 2023, dan Maluku serta Maluku Utara mulai 13 – 21 September 2023.
Panitia menyasar 54 desa/kelurahan dari 9 kabupaten/kota dalam 4 provinsi tersebut, mengacu kawasan dengan kategori risiko bencana tsunami sedang dan tinggi. (sf)
