Seraya.id, Palu – Perhatian terselip upaya ihwal mendorongtumbuhkan jiwa perekonomian dan kreativitas, adalah moda utama Nurhidayat Mohammad Ishak dalam membangun SDM di sekitarnya di daerah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Informasi peluang ataupun program bantuan oleh pemerintah menyasar masyarakat yang wajib tersampaikan, namun justru kurang teraih oleh mereka.
Perspektif Pendiri Yayasan Reme Bulava Indonesia itulah, membuatnya menaruh bidang ekonomi kreatif (Ekraf) -tenar disebut beberapa tahun belakangan- sebagai misi utamanya menghidupkan payung seni dan kreativitas.
Buah pikir Mangge Dayat, karib sapaannya itu terbentuk dari pengalamannya bertahun menempuh pasang surut kedai kopi bernama Malindo Lara (bahasa Kaili red: tenteram hati), diperkuat kepekaan diri yang menelusuri langsung ragam keluh masyarakat di beberapa kelurahan di Palu.
“Setelah saya belanja masalah di masyarakat keliling hampir di, mungkin tidak (menjangkau) 13 kelurahan masuk di Kecamatan Mantikulore-Palu Timur, taruhlah 5 sampai 7 kelurahan itu keluhannya sama,” ungkap Dayat di salah satu kafe di Palu, Sabtu, 2 Desember 2023.
Senada keluhan itu dijabarkan Dayat adalah keterbatasan atas akses masyarakat ke bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan UMKM atau BLT, bahkan program bedah rumah oleh Pemda Kota Palu dan lainnya.
“Di sisi lain teman-teman pelaku UMKM yang (berskala) kecil-kecil yang masuk di sektor Ekraf boleh dibilang meminta keberpihakannya pemerintah. Keberpihakan ini jatuhnya support-nya jangan setengah-setengah,” bebernya.
Termasuk maraknya event atau gigs bersegmen musik kolaborasi UMKM di Palu sejak beberapa waktu silam yang dikenakan pajak, sementara bentuk stimulan terbilang nihil oleh pemerintah setempat.
“Jadi informasinya belum terdistribusi secara merata. Nah hal ini yang kami dorong,” Mangge Dayat bilang.
Mantan dosen politik dan pemerintahan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo ini merincikan, pelibatan peran kelompok masyarakat sipil guna mengawal kebijakan atau program pemerintah adalah suatu hal wajib.
Kemudian terdapat 3 sektor atau unsur dalam kawalan roda pemerintahan, yakni kelompok masyarakat sipil, private sector (unsur swasta), dan pemerintah itu sendiri.
“Tidak boleh kehilangan peran 3 unsur ini sebenarnya. Yang sering disebut good governance terbentuk dari sektor itu,” pungkasnya.
Pemuda usia 29 tahun bersuku Kaili Tara di Kawatuna ini bilang, urung optimalnya wadah dan perhatian pemerintah untuk menyalurkan kreativitas kawula muda, termasuk khususnya di Kelurahan Kawatuna, Lasoani serta Poboya yang hanya berjarak sekira 3 kilometer dari jantung Balai Kota Palu.
Ditambah ketegasan dirinya dalam upaya membentuk koalisi masyarakat sipil kemudian waktu. “Bahwa peran masyarakat sipil hari ini ternafikan. Sebagai idealismeku ini,” tandas Mangge Dayat.
