Seraya.id, Palu – Dunia pendidikan terkhusus di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah masih terkesan kental kesenjangan polemik.
Diuraikan Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto, bahwa keadaan mutu pendidikan Parimo terbilang sangat rendah di level provinsi.
Salah satu PR besar situasi itu mengarah ke SDM atau guru-guru berkompeten yang sangat terbatas, untuk mengajar di beberapa sekolah terpencil.
“Di kami sendiri di Parimo selama ini, ada salah satu daerah terpencil pernah ada guru bersertifikat ditempatkan di sekolah negeri yang dulunya masih (wilayah administrasi) Kabupaten Donggala,” ujar Sayutin dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi IV DPRD Sulteng, Rabu, 24 Mei 2023.
Lantas saat daerah tersebut masuk wilayah pemekaran Parimo, para guru pindah kembali ke Donggala. Sehingga kata Sayutin, kejadian itu menyisakan guru honor yang tidak bersertifikat resmi di daerah pelosok.
“Saya contohkan di Desa Taipa Obal, kemudian di Desa Ogoalas (Kecamatan Tinombo) dan lain-lain, itu daerah-daerah yang termasuk menyumbang mutu pendidikan yang sangat rendah,” ungkapnya.
Terlebih lanjut Politikus Partai NasDem ini, kebimbangan penempatan guru di sekolah tertentu yang berjauhan dengan tempat tinggalnya, memaksa mereka acap kali absen dari jadwal pembelajaran bagi siswa-siswi.
“Seperti yang terjadi ada guru asal (Desa) Parigi kota ditempatkan mengajar di Ampibabo yang jaraknya jauh bukan main,” bebernya.
“Nah (ketepatan) penempatan guru di luar domisilinya ini jadi salah satu penyebab utama, kenapa Kabupaten Parigi Moutong memiliki mutu pendidikan terendah,” imbuhnya.
Pernyataan Sayutin itu lantas disimak serius dan jadi catatan penting pemimpin RDP sekaligus Ketua Komisi IV, Alimuddin Paada, yang turut dihadiri puluhan pejabat lintas lembaga pendidikan di Sulteng. (sf)
