Seraya.id, Jakarta – Media massa asing beramai-ramai menyoroti situasi pemerintahan di Indonesia. Kali ini soal dilantiknya keponakan presiden terpilih , Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu II RI.

Seperti salah satunya Reuters, melalui pemberitaannya menyebut Presiden Joko Widodo yang memasuki masa akhir kepemimpinannya, melantik Thomas untuk memperlancar transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

“Pemimpin Indonesia yang akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo, melantik pada hari Kamis sebagai Wakil Menteri Keuangan - keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan penasihatnya untuk masalah fiskal- guna membantu serah terima pemerintah,” tulis media Reuters dengan bahasa yang diterjemahkan, dinukil CNBC Indonesia pada Jumat, 19 Juli 2024.

“Djiwandono akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan era Widodo, Sri Mulyani Indrawati, yang telah mendapat pujian atas kebijakan fiskal yang bijaksana termasuk selama pandemi Covid-19,” imbuhnya dalam artikel berjudul “Indonesia's president appoints Prabowo's nephew as deputy finance minister“.

“Penunjukan itu dimaksudkan untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo,” muat laman itu lagi menukil politisi senior dari partai politik Gerindra yang mendukung Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad.

Hal senada pun turut dimuat media Jepang, Nikkei Asia dalam artikel “Jokowi appoints Prabowo's nephew as Indonesia vice finance minister“.

Berita itu menjelaskan bahwa meski Djiwandono bukan anggota perlemen terpilih, dia telah aktif terlibat dalam sejumlah diskusi dengan Kementerian Keuangan dan parlemen untuk alokasi anggaran tahun depan, termasuk kebijakan makan siang gratis Prabowo, pemindahan ibu kota ke Nusantara dan program lain.

“Tugas saya memastikan adanya kesesuaian penganggaran, khususnya untuk tahun 2025, antara program pemerintahan saat ini dan program presiden terpilih,” tulis Nikkei Asia memuat pernyataan Djiwandono kepada wartawan, Kamis, usai acara di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Media itu pun memuat profil singkat Djiwandono ketika memperoleh gelar sarjana dalam bidang sejarah dari Haverford College di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Ia juga memperoleh gelar master dalam bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional dari Johns Hopkins University di Baltimore.

“Ia pernah bekerja sebagai analis keuangan di Hong Kong sebelum bergabung dengan Arsari Group pada tahun 2006, perusahaan yang didirikan oleh Djojohadikusumo,” tulis laman itu mengutip adik Prabowo Hasyim Djojohadikusumo.

“Djiwandono menjabat sebagai wakil ketua eksekutif kelompok tersebut, yang kepentingannya mencakup agribisnis, pertambangan dan energi,” lanjutnya mengutip laman resmi Gerindra.

Berikutnya media massa India, Times of India, pun menyoroti pengangkatan sosok itu melalui artikel berjudul “Prabowo Nephew to be appointed Indonesia Deputy Finance Minister, sources say“.

Ditegaskan, bagaimana pasar keuangan telah menyoroti bagaimana kebijakan fiskal Prabowo setelah lembaga rating memperingatkan risiko fiskal terkait dengan janji-janji kampanyenya.

“Kekhawatiran meningkatnya utang menambah tekanan terhadap rupiah dan harga obligasi Indonesia, meskipun telah melambung mereka telah bangkit kembali,” tulisnya.

Pun media asal Cina, Caixin Global menyorotinya dalam artikel “Prabowo's Nephew Becomes Indonesia Deputy Finance Minister” mengutip Bloomberg.

“Investor merasa pesimis dengan penunjukan mendadak ini,” muatnya mengutip analis lokal dari Strategi Makro PT. Mega Capital Sekuritas, kata Lionel Priyadi.

“Mereka masih skeptis terhadap postur fiskal pemerintahan berikutnya. Masih belum jelas apa platform kebijakan sebenarnya yang dijalankan oleh Prabowo,” tuturnya.

“Meskipun Djiwandono mungkin tidak memiliki latar belakang akademis ekonomi, penunjukannya tampaknya tidak menimbulkan masalah bagi pasar,” tambahnya memuat ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco di Singapura, Philip McNicholas.

“Mungkin fokusnya adalah memastikan implementasi kebijakan ekonomi yang disukai Prabowo,” ujarnya. (*)