Seraya.id, Palu – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu di DPRD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah merincikan situasi keuangan di dalam APBD Palu tahun 2023.
Dalam Rapat Paripurna ke-VI masa persidangan caturwulan 1 pada Senin, 22 April 2024, Ketua Pansus LKPJ Joppi Alvi Kekung membacakan laporan hasil penelitian Pansus LKPJ terhadap kas daerah Pemerintah Kota Palu tahun 2023.
Joppi memaparkan, setelah pihaknya menelaah lampiran dokumen dari Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Palu, pendapatan daerah Kota Palu sepanjang tahun 2023 sejumlah Rp1,49 miliar lebih atau 96,7 persen sebelum diaudit oleh pihak BPK.
Adapun belanja daerah dipersentase 94,99 atau berjumlah Rp1,68 miliar, anggaran defisit 139 miliar 808 juta rupiah dan anggaran bersih atau neto sebesar Rp165 miliar lebih, serta nominal Silpa senilai Rp25 miliar lebih.
“Namun hasil pembahasan terakhir, Pansus mengembalikan [dokumen] ke tim penyusun anggaran Pemkot karena terkait dengan Silpa tahun berkenaan [2023] terdapat kekeliruan data yang diberikan kepada kami, agar Pansus dapat angka pasti terkait postur APBD Palu 2023,” ungkap Joppi.
Dia menyebut untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palu tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022.
Pada 2023, capaian PAD Palu di angka 352 miliar 509 juta rupiah dari sasaran 402 miliar 579 juta rupiah.
“Kalau dipersentasekan hanya 87,58. Dibanding tahun 2022 lalu itu mencapai 110 persen untuk PAD ini. Ini adalah hasil penelitian dari Pansus terkait dengan LKPJ Wali Kota,” ujar Joppi di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu.
Kemudian bidang pajak daerah kata Joppi juga menurun, hanya mencapai 86,66 persen dari target yang dirupiahkan sebesar Rp230 miliar hanya mencapai Rp199 miliar.
Sementara bidang yang paling menyumbang penurunan kas daerah adalah retribusi daerah, yang kata Joppi dari sasaran Rp31 miliar lebih hanya mampu di angka Rp20 miliar lebih atau 64 persen.
“Sehingga Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Palu untuk mengevaluasi OPD-OPD penghasil retribusi daerah ini,” ungkapnya di hadapan pimpinan sidang yakni Wakil Ketua 1 DPRD Palu Erman Lakuana didampingi Asisten III Wali Kota Palu Imran Lataha. (sf)
