Seraya.id, Batui – Masyarakat Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan ragam kesenjangan yang kerap terjadi di wilayah mereka sejak beberapa tahun silam.
Suasana itu mencuat saat Ketua DPRD Sulteng periode 2019-2024 Dr. Hj. Nilam Sari Lawira (NSL) bersilaturahmi kepada puluhan warga dan tokoh di salah satu desa di Batui, Kamis (28/9/2023) pukul 22:00, usai sebelumnya pada petang hari NSL menghadiri acara di kabupaten seberang yakni Morowali Utara, tepatnya di Desa Tana Sumpu, Kecamatan Mamosalato.
Hampir dua jam perjalanan darat dari Mamosalato tiba di Batui, NSL menyimak serius keluhan warga tanpa memperlihatkan lelah dirinya, meski padat menyertai giat bersama rakyat melintasi antar kabupaten hari-hari sebelumnya.
Salah seorang pria bernama Ipul, mengisahkan karibnya kesenjangan hidup warga Batui, sekalipun kecamatan sebelah sekaligus ujung Kabupaten Banggai yaitu Toili, jauh lebih ramai atas sumber-sumber penghasilan warganya.
Ipul bilang, penyebab ketertinggalan taraf pendapatan warga Batui salah satunya karena ketimpangan DBH (Dana Bagi Hasil) serta CSR investasi gas bumi.
Meski berjumlah hingga 5 perusahaan besar gas di wilayah Batui, Ipul menilai nihil dirasakan dampak baiknya, terkhusus dari segi lowongan pekerjaan.
“Sebagai kecamatan tertua, Batui sesungguhnya wilayah yang paling berdaulat. Tetapi hari ini dengan adanya investasi (gas) tidak menggenapkan tidak pula mengganjilkan, malah jauh lebih parah,” ucapnya di hadapan NSL sambil disahut warga.
Sementara rendahnya daya jual beli masyarakat Batui ditegaskan Ipul, disebabkan minimnya akses lapangan pekerjaan.
Ipul berkata, jika mengukur nilai inflasi di Kabupaten Banggai, bukan dari Luwuk tetapi justru dari Batui.
“Barometer kenaikan harga ada di Batui, semua yang paling mahal (contohnya) kadompe (bahasa setempat ikan jenis katombo) berbeda jauh harganya dengan di Luwuk,” tuturnya.
Dia pun menawarkan agar NSL selaku orang nomor satu di lembaga perwakilan rakyat Sulteng, membuat celah gawaian dengan membuka lahan pertanian warga.
Sektor pertanian diyakini sebagai salah satu upaya nyata menghadapi turut polemik lainnya di Batui, ekspansi HGU perusahaan kelapa sawit, yang mereka isukan kian marak sampai ke kawasan hutan lindung Batui yang dihuni fauna endemik Sulteng, Maleo.
“Kami di Batui adalah masyarakat yang hidup di tepi jurang. Kami mau berkebun atau bertani ada 9 ribu hektare HGU yang isinya sawit, kami tidak bisa berkebun. Kami mau mencari nafkah ke laut ada 2 perusahaan migas yang mana dua mil per segi (dari jarak operasi perusahaan) kita tidak bisa memancing. Ke laut tidak bisa memancing, ke gunung kita tidak bisa berkebun,” bebernya.
Menyambung omongan Ipul, Ipang bilang Batui sebagai kawasan investasi migas skala besar, berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat yang lemah akan taraf keuangan.
Ipang pun mengeluhkan sektor Jargas (jaringan gas kota) yang butuh perhatian serius karena berjumlah seribuan unit telah diputus, termasuk aliran air bersih PDAM juga terancam diputus.
“Sebenarnya ada beberapa hal (penyebab) salah satunya adalah implementasi tanggung jawab sosial (dari pemangku peraturan), ini yang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Kebijakan-kebijakan investasi tersebut belum pro rakyat,” ungkap Ipang.
“Tentunya diharapkan bisa membuka ruang-ruang bagi masyarakat Kecamatan Batui misalnya soal peluang kerja dan usaha,” imbuhnya.
Tak hanya itu, disaat lemahnya daya jual beli, Ipang bilang justru terjadi kenaikan tarif cukup jauh retribusi pajak kawasan pasar, yang mencekik keadaan ekonomi baik masyarakat pembeli maupun pedagang.
Kemaslahatan atau mutu kehidupan rakyat Batui yang masih lemah juga diminta salah seorang wanita berusia 64 tahun langsung kepada NSL, agar sungguh memperhatikan serta melakukan upaya tersebut.
“Selama ini saya nilai Batui ini seolah-olah dianaktirikan, karena saya tahu Batui ini kecamatan tertua yang paling tertinggal. Contoh di Kecamatan Toili dan Kecamatan Gori-gori baru kemarin (lahir) hama so jadi kota. Kita di sini kenyataan bu, coba lihat sendiri pas siang sepi, malam gelap ditambah jalan banyak rusak. Berarti kami merasa tidak diperhatikan,” keluh wanita itu.
Keluh wanita paruh baya itu, diperkuat ungkapan Ipul dan Ipang, adalah kisah-kisah serangkaian situasi dan keadaan desa-desa di Kecamatan Batui waktu ke waktu, yang diapit investasi skala tinggi namun dinilai tak menghiraukan manusia setempatnya. (sf)
